Tomohon ||| CK — Pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di Kota Tomohon diperketat. Tim gabungan Polres Tomohon, Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut, Pertamina Patra Niaga, serta instansi terkait turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tiga SPBU, Senin (8/6/2026).
Tiga SPBU yang menjadi sasaran pemeriksaan yakni SPBU Kakaskasen, SPBU Matani, dan SPBU Walian.
Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas perhatian aparat terhadap informasi dan video yang beredar di media sosial terkait dugaan penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi di wilayah hukum Polres Tomohon.
Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo, S.I.K., M.A.P. berkoordinasi dengan Dirreskrimsus Polda Sulut untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
Di lapangan, pemeriksaan dipimpin Kasat Reskrim Polres Tomohon IPTU Royke R.Y. Mantiri, S.H., M.H., didampingi Kasat Lantas IPTU Hiskya Tuejeh, S.Psi., M.H., bersama personel Tipidter Polda Sulut.
Turut terlibat Sales Branch Manager II Fuel Pertamina Patra Niaga Aditya Taufiq Ramadhan, Dispenda Sulut UPTD Tomohon, serta Tim URC Polres Tomohon di bawah komando Aipda Bima Pusung.
Dalam sidak tersebut, petugas memeriksa kendaraan yang sedang mengantre untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Pemeriksaan meliputi verifikasi QR Code, pencocokan data kendaraan, kondisi tangki, hingga pemeriksaan terhadap operator SPBU untuk memastikan pelaksanaan SOP.
Kasat Reskrim Polres Tomohon IPTU Royke R.Y. Mantiri mengatakan, sidak dilakukan sebagai respons atas informasi yang viral di media sosial.
“Menindaklanjuti viralnya SPBU di wilayah hukum Polres Tomohon, hari ini kami melaksanakan pengecekan dan sidak bersama Sat Reskrim Polres Tomohon, Pertamina, Dispenda Pemprov Sulut dan Sat Lantas Polres Tomohon,” ujarnya.
Dari hasil pemeriksaan, aparat menyatakan belum menemukan pelanggaran terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Dari hasil pengecekan di lapangan, tidak ditemukan adanya pelanggaran sehubungan dengan penyalahgunaan BBM,” kata Mantiri.
Hal senada disampaikan Aditya Taufiq Ramadhan. Ia mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Kami turun langsung bersama Tipidter Polda Sulut dan Polres Tomohon untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. QR Code kami cek, data kendaraan kami cocokkan, dan kami pastikan tidak ada tangki modifikasi. Sejauh ini, tiga SPBU di Tomohon berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Terkait video yang beredar di media sosial yang memperlihatkan sebuah kendaraan diduga melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak dua kali, Pertamina melakukan pengecekan melalui sistem aplikasi.
Hasil pengecekan, kendaraan tersebut tercatat baru melakukan satu kali pengisian BBM.
Menurut keterangan Pertamina, kendaraan yang bersangkutan tercatat kendaraan roda 4 melakukan pengambilan BBM sebanyak 60 liter per hari dan satu kali pengambilan dalam sehari berdasarkan QR Code.
Dengan demikian, informasi dalam video yang beredar mengenai dugaan pengisian dua kali belum sesuai dengan data transaksi yang tercatat dalam sistem Pertamina.
Di tengah pemeriksaan BBM, petugas Sat Lantas Polres Tomohon menemukan persoalan lain pada sejumlah kendaraan.
Kasat Lantas Polres Tomohon IPTU Hiskya Tuejeh mengatakan, terdapat empat kendaraan yang ditemukan memiliki persoalan administrasi dan kelengkapan pengemudi.
“Dalam sidak kali ini kami menemukan empat kendaraan. Pengemudinya tidak memiliki SIM, sementara STNK-nya pajaknya sudah lewat dan belum dibayar,” ungkap Tuejeh.
Keempat kendaraan tersebut kemudian dibawa ke kantor untuk dilakukan penindakan berupa tilang. Para pengemudi juga diminta segera mengurus SIM serta melengkapi dokumen kendaraan.
“Urus SIM dan lengkapi surat-surat kendaraan, baru bisa diambil,” tegas Tuejeh.
Selain itu, Sat Lantas mengingatkan para pengemudi, khususnya kendaraan truk yang mengantre BBM di SPBU, agar tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat antrean.
“Kami mengimbau seluruh pengendara, khususnya truk-truk yang mengantre BBM di SPBU, agar tidak mengantre sampai memakan badan jalan. Sudah disediakan halaman parkir, sehingga dapat digunakan dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” imbaunya.
Sementara itu, Dispenda Sulut UPTD Tomohon turut memanfaatkan kegiatan tersebut untuk melakukan pelayanan sekaligus penagihan pajak kendaraan bermotor secara langsung kepada masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang memberikan keringanan bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak.
“Dalam kesempatan ini, sesuai dengan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ada program keringanan. Momentum ini kami manfaatkan, khususnya bagi kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak,” jelas pihak Dispenda.
Menurutnya, petugas sekaligus melakukan pendekatan langsung atau jemput bola kepada masyarakat yang ditemukan memiliki tunggakan pajak.
(MiRa)
