Penulis: Micky Ratag
Jakarta, CitaKawanua.com— Komitmen Pemerintah Kota Tomohon untuk menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, modern, dan berkualitas terus diperkuat. Wali Kota Tomohon, Caroll J.A. Senduk, melakukan konsultasi strategis dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Teguh Setyabudi, di Kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta Selatan, Senin (4/5).
Pertemuan tersebut menjadi langkah nyata Pemerintah Kota Tomohon dalam memperjuangkan dukungan sarana dan prasarana guna mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan melalui program Adminduk PRIMA (Profesional, Responsif, Inovatif, Melayani, dan Akuntabel).
Dalam audiensi itu, Caroll didampingi Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, drg. Jeand’arc Karundeng, serta Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, Royke Roeroe.
Menurut Caroll, penguatan pelayanan administrasi kependudukan merupakan bagian penting dari visi Pemerintah Kota Tomohon untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat sejak lahir hingga akhir hayat.
“Pemerintah Kota Tomohon terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan agar semakin mudah diakses, cepat, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk memperkuat sarana dan prasarana pelayanan,” ujar Caroll.
Ia menambahkan, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Tomohon terhadap program nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang sah dan terdata dengan baik.
Menurutnya, kepemilikan dokumen kependudukan tidak hanya berkaitan dengan administrasi semata, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai hak sipil dan layanan publik secara optimal.
Terkait usulan dukungan sarana dan prasarana bagi program Adminduk PRIMA, Ditjen Dukcapil Kemendagri menyampaikan bahwa aspirasi dari daerah akan menjadi perhatian pemerintah pusat. Namun, realisasinya masih menunggu penyelesaian regulasi dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang saat ini sedang berproses.
Pembenahan regulasi tersebut dinilai penting agar penyaluran bantuan kepada pemerintah daerah dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, tepat sasaran, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Apabila seluruh tahapan regulasi berjalan sesuai rencana, peluang realisasi dukungan sarana dan prasarana tersebut diperkirakan dapat terlaksana pada tahun 2027.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil, Muhammad Farid, turut mendorong Pemerintah Kota Tomohon untuk terus melakukan berbagai inovasi dan penguatan layanan di tingkat daerah guna mendukung optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kota Tomohon dalam membangun sistem pelayanan publik yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
