 |
Tomohon|||CK- Langkah percepatan digitalisasi di Kota Tomohon kian dipacu. Pemerintah Kota Tomohon menegaskan komitmen menuju tata kelola berbasis elektronik yang transparan dan akuntabel, dengan target ambisius seluruh transaksi keuangan daerah beralih ke sistem digital.
Wali Kota Tomohon, Caroll J. A. Senduk, bersama Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar menghadiri High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Tomohon yang digelar di Hotel Sentra Manado, Selasa (7/4/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Wali Kota menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kota Tomohon dalam mempercepat transformasi digital, khususnya melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Kami ingin memastikan setiap transaksi keuangan daerah berjalan transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Caroll J. A. Senduk.
Ia mengungkapkan, capaian TP2DD Kota Tomohon terus menunjukkan tren positif hingga berhasil menempati peringkat kedua pada tahun 2025. Sementara itu, digitalisasi pajak daerah telah mencapai 73,15 persen, dan retribusi daerah sebesar 92,42 persen.
Meski mencatat progres signifikan, Wali Kota mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, hingga integrasi sistem yang belum optimal.
“Kami tidak menutup mata terhadap berbagai kendala. Namun, melalui roadmap digitalisasi 2026–2029, kami optimistis semua tantangan ini bisa diatasi secara bertahap dan terukur,” tambahnya.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Kota Tomohon telah menetapkan roadmap digitalisasi 2026–2029 yang berfokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan regulasi, perluasan transaksi elektronik, serta penguatan manajemen risiko.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung implementasi digitalisasi.
“Keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada komitmen bersama. Seluruh perangkat daerah harus bergerak seirama, termasuk dalam penerapan transaksi non-tunai secara konsisten,” ujar Rumajar.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan literasi digital masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan program tersebut.
“Kami akan terus mendorong edukasi kepada masyarakat agar semakin terbiasa dengan sistem digital, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas,” katanya.
Pada kesempatan itu, Caroll-Sendy juga menegaskan seluruh perangkat daerah wajib menerapkan transaksi non-tunai tanpa pengecualian. Kebijakan ini akan diikuti dengan monitoring dan evaluasi berkala, serta pemberian sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi.
Melalui kolaborasi bersama Bank Indonesia dan sektor perbankan, Pemerintah Kota Tomohon optimistis mampu mencapai target 100 persen transaksi digital, sekaligus menjadi contoh nasional dalam implementasi ETPD.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Darmawan T. B. Hutabarat, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo Aditya P. Prasadani, Pimpinan Cabang Bank SulutGo Tomohon Lidya Dondokambey, Kepala UPTD Samsat Tomohon Malvin Tangkau, Ketua TP-PKK Kota Tomohon drg. Jeand’arc Senduk-Karundeng, Plt. Kepala BPKPD Kota Tomohon Danie Liuw, serta jajaran Pemerintah Kota Tomohon. (MiRa)
