 |
| Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Tomohon, Wiesje Oroh, S.Pd., M.A.P., |
TOMOHON|||CK — Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon bersiap beralih ke sistem pertanggungjawaban keuangan berbasis digital melalui penerapan Cashflow System (CSS) DPRD. Program ini resmi disosialisasikan kepada jajaran staf, insan pers, dan masyarakat di Kantor DPRD Tomohon, Selasa (14/10/2025).
Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Tomohon, Wiesje Oroh, S.Pd., M.A.P., menjelaskan bahwa penerapan CSS bertujuan meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi pencatatan transaksi kas.
“Dengan sistem ini, pencatatan transaksi keuangan akan lebih sistematis dan kesalahan input akibat tingginya volume anggaran dapat diminimalisasi,” ujar Oroh yang juga peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan V Tahun 2025.
Oroh menegaskan, CSS merupakan langkah konkret Sekretariat DPRD menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pengelolaan keuangan yang bersih (clean government).
“Bagian Umum dan Keuangan memiliki tanggung jawab strategis memastikan seluruh kegiatan administrasi, pelayanan, dan pengelolaan anggaran berjalan tertib, efisien, transparan, dan akuntabel,” jelas mantan Camat Tomohon Timur itu.
Ia menambahkan, meningkatnya beban kerja setiap tahun, terutama bagi bendahara, menuntut adanya sistem yang sederhana namun tetap akuntabel.
“Berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan menuntut solusi inovatif agar proses kerja lebih efektif dan kinerja bendahara semakin optimal,” katanya.
Melalui CSS, lanjut Oroh, proses pencatatan transaksi kini dapat dilakukan secara lebih terkontrol, cepat, dan akurat, sekaligus mempermudah pelacakan serta penyusunan laporan keuangan seperti GU Nihil.
“Inovasi ini mendukung percepatan penyusunan laporan dan meningkatkan kesiapan menghadapi pemeriksaan BPK,” urainya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Tomohon, Steven Waworuntu, S.STP., M.A.P., memberikan apresiasi atas inovasi tersebut.
“Program CSS merupakan terobosan penting. Kami berharap sistem ini bisa menjadi contoh bagi perangkat daerah lainnya,” pungkas Waworuntu. (MiRa)
