![]() |
TOMOHON|||CK — Polemik hasil pemilihan Pelayan Khusus (Pelsus) di Jemaat GMIM Pniel Kakaskasen, Kota Tomohon, kian memanas. Sejumlah warga jemaat mendatangi Kantor Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM, Jumat (20/11/2026), untuk mengadukan kepemimpinan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) GMIM Kakaskasen Pniel Pdt Julien Sagai Karwur, yang mereka nilai tidak netral dan cenderung otoriter dalam menyikapi hasil pemilihan Pelsus.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan anggota sidi jemaat yang terdiri dari Pnt. Michael Taroreh, Friece Sumolang, Diaken Marvin Sompotan, dan Johnny Karundeng diterima Sekretaris Umum BPMS GMIM, Pdt. Dr. Evert A.A. Tangel, M.Pd.K.
Usai pertemuan, Pnt. Michael Taroreh kepada sejumlah wartawan menjelaskan, pengaduan tersebut berawal dari persoalan hasil pemilihan Pelsus di Kolom 14. Dalam pemilihan yang dilaksanakan secara serentak beberapa waktu lalu, Friece Sumolang dinyatakan terpilih secara sah sebagai Penatua.
Namun, hasil pemilihan tersebut kemudian dipersoalkan oleh Ketua Jemaat. Menurut Michael, Pdt Julien Sagai Karwur menganggap hasil pemilihan tidak sah karena Friece Sumolang diketahui bekerja dan bertugas di Makassar, sehingga dipandang bukan lagi sebagai warga jemaat.
Padahal, menurut Michael, nama Friece Sumolang tercatat dalam Daftar Sidi Jemaat (DSJ) yang diterbitkan untuk pelaksanaan pemilihan dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memilih maupun dipilih.
"Sedangkan pak Friece Sumolang saat itu dalam Daftar Sidi Jemaat yang dikeluarkan saat pemilihan, tercatat sebagai warga jemaat yang boleh memilih dan boleh dipilih. Hal ini pun mengundang keprihatinan warga jemaat dari kolom lain," ungkap Penatua Kolom 15 tersebut.
Ia menambahkan, persoalan ini telah dibahas dalam tiga kali Sidang Majelis Jemaat. Namun, menurutnya, Ketua Jemaat bersama seorang peserta sidang lainnya tetap mendorong dilaksanakannya pemilihan ulang di Kolom 14. Usulan tersebut disebut mendapat penolakan tegas dari mayoritas peserta sidang yang hadir.
Michael juga mempertanyakan sikap Ketua Jemaat yang dinilainya tidak konsisten dalam menyikapi persoalan tersebut. Pasalnya, berdasarkan hasil pemilihan di sejumlah kolom, terdapat sekitar tujuh Penatua terpilih yang bekerja di luar daerah. Namun, menurutnya, hanya hasil pemilihan Friece Sumolang yang dipersoalkan hingga diwajibkan untuk diulang.
"Apalagi Ketua Jemaat dianggap sangat otoriter karena memaksakan kehendak dalam Sidang Majelis Jemaat, dengan mengatakan bahwa dirinya selaku Ketua Majelis Jemaat adalah pemegang mandat tertinggi dari perwakilan BPMS, sehingga wajib dilakukan pemilihan ulang di Kolom 14," ujar Michael, mengutip pernyataan Ketua Jemaat dalam persidangan.
Senada, Diaken Martin Sompotan menilai, sikap Ketua Jemaat dalam tiga kali persidangan tersebut menunjukkan adanya upaya memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan aspirasi mayoritas peserta sidang.
Menurutnya, persoalan ini telah menimbulkan keresahan di sejumlah kolom lainnya. Karena itu, warga jemaat dari kolom lain turut memberikan dukungan kepada Friece Sumolang dan ikut menyampaikan pengaduan ke BPMS GMIM.
"Pak Sekum BPMS tadi sudah menerima semua keluh kesah kami dan berjanji akan membawa masalah ini ke ranah sidang mereka untuk dibahas serta menentukan langkah apa yang akan diambil," ungkap Martin.
Ia juga menyayangkan sikap Ketua Jemaat yang dinilai turut menyalahkan panitia pemilihan Pelsus, seolah-olah panitia tidak memahami aturan yang berlaku dalam proses pemilihan tersebut.
Sementara itu, Johnny Karundeng selaku anggota Tim Panitia Pemilihan Pelsus Kolom 14 menegaskan bahwa seluruh tahapan pemilihan yang dilaksanakan pihaknya telah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Ia memastikan Friece Sumolang terpilih secara sah sebagai Penatua Kolom 14 Jemaat GMIM Pniel Kakaskasen.
Kini, warga jemaat berharap BPMS GMIM dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut secara objektif dengan mengkaji aturan serta proses pemilihan yang telah berlangsung, sehingga polemik yang terjadi tidak semakin berlarut dan dapat diselesaikan sesuai mekanisme gereja. (MiRa)






