Iklan

DAW Honda

Sukoy

 


Honda

 






Serapan APBD Tomohon Baru 67,74 Persen, Edwin Roring Sentil Kinerja Kepala SKPD

CitaKawanua.com
Monday, 16 November 2026, 13:07 WIB Last Updated 2026-11-16T04:07:19Z

 



TOMOHON|||CK — Memasuki penghujung tahun anggaran 2026, realisasi belanja Pemerintah Kota Tomohon baru mencapai 67,74 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring, S.E., M.E., yang meminta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bergerak cepat mengatasi kendala dan mempercepat pelaksanaan program kegiatan.


Berdasarkan data per 12 November 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai Rp376.537.510.364 dari total pagu APBD sebesar Rp555.795.102.287.


Penegasan tersebut disampaikan Roring saat memberikan arahan dalam Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (e-Pra) Kota Tomohon Tahun 2026, Senin (16/11/2026), di Ruang Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tomohon.


Roring menilai capaian tersebut harus menjadi alarm bagi seluruh perangkat daerah. Pasalnya, pemerintah telah memasuki triwulan IV dan waktu pelaksanaan anggaran semakin terbatas.


"APBD bukan sekadar anggaran yang berisi angka-angka pendapatan dan belanja, tetapi merupakan instrumen pembangunan daerah serta wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Roring.


Dalam evaluasi tersebut, terungkap Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah mencatat realisasi belanja tertinggi untuk kategori dinas sebesar 83,42 persen. Sebaliknya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi yang terendah dengan realisasi 46,66 persen.


Sementara untuk kategori kecamatan, Kecamatan Tomohon Utara mencatat realisasi tertinggi sebesar 75,33 persen, sedangkan Kecamatan Tomohon Barat terendah dengan 62,69 persen.


Roring menjelaskan, rendahnya realisasi pada Dinas PUPR juga berkaitan dengan karakteristik pekerjaan konstruksi yang pembayarannya dilakukan secara bertahap berdasarkan termin. Namun demikian, seluruh perangkat daerah tetap diminta mengawal pelaksanaan kegiatan agar sesuai target.


Menyampaikan arahan Wali Kota Caroll Joram Azarias Senduk dan Wakil Wali Kota Sendy G.A. Rumajar, Roring menekankan lima hal penting yang wajib menjadi perhatian seluruh kepala perangkat daerah.


Pertama, percepatan realisasi anggaran dengan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan dan pencairan serta membangun koordinasi dengan pengelola keuangan. Ia menegaskan pengendalian kas daerah bukan dimaksudkan untuk menghambat program, melainkan bagian dari strategi pengelolaan keuangan.


"Kalau ada kegiatan yang memang penting dan harus direalisasikan, perangkat daerah harus mampu mengomunikasikan serta mencari solusi. Jangan hanya diam ketika menghadapi kendala. Harus ada inovasi dan langkah konkret, tentu dengan memperhatikan kondisi kas daerah," ujarnya.


Kedua, peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Menurutnya, besarnya realisasi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang lebih penting adalah hasil kegiatan tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui program bantuan sosial, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), dan pelayanan kesehatan.


Ketiga, optimalisasi pendapatan daerah. Perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi, termasuk para camat dan lurah, diminta meningkatkan inovasi serta strategi untuk mencapai target penerimaan daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).


Keempat, penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Setiap perangkat daerah diminta memastikan pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk ketelitian dalam proses verifikasi dan kelengkapan dokumen administrasi.


Kelima, tanggung jawab pimpinan perangkat daerah. Roring menegaskan kepala SKPD tidak boleh menyerahkan sepenuhnya urusan realisasi anggaran kepada pejabat teknis maupun pengelola keuangan.


Kepala perangkat daerah harus mengetahui perkembangan realisasi, memahami hambatan yang dihadapi serta bertanggung jawab mengambil langkah penyelesaian.


Ia bahkan mengingatkan agar jalur koordinasi pemerintahan berjalan sesuai struktur organisasi dan tata kerja (SOTK). Kepala SKPD harus menjadi pihak yang mengetahui dan melaporkan persoalan di instansinya kepada pimpinan.


"Jangan sampai kepala perangkat daerah tidak mengetahui persoalan di instansinya sendiri. Semua harus berjalan sesuai struktur organisasi dan tata kerja. Kalau ada kendala, komunikasikan melalui jalur koordinasi yang benar sehingga pimpinan bisa mengetahui dan mengambil langkah penyelesaian," tegasnya.


Melalui rapat evaluasi ini, Pemkot Tomohon berharap setiap perangkat daerah mampu menghasilkan langkah penyelesaian yang konkret terhadap berbagai hambatan pelaksanaan program.




Roring pun mengingatkan agar seluruh jajaran tidak menunggu sampai akhir tahun untuk menyelesaikan persoalan.




"Keberhasilan pembangunan Kota Tomohon merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari perkuat koordinasi, sinergi dan kolaborasi. Setiap kendala harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti dengan langkah yang tepat," pungkasnya.




Ia berharap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan optimal, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kesejahteraan masyarakat Kota Tomohon.


Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Tomohon, Harriet Marzan, S.E., dalam laporan kegiatan menjelaskan bahwa evaluasi e-Pra merupakan instrumen penting untuk memantau perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah, mengidentifikasi kendala pelaksanaan program serta mendorong percepatan penyerapan anggaran.


Menurut Marzan, berdasarkan hasil monitoring periode Januari hingga 12 November 2026, masih ditemukan sejumlah perangkat daerah yang belum melaksanakan program dan kegiatan sesuai target. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya deviasi dalam laporan realisasi fisik maupun keuangan.


Karena itu, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui laporan perangkat daerah, termasuk laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK). Evaluasi dilakukan oleh Tim e-Pra Kota Tomohon bersama seluruh perangkat daerah dengan fokus pada pencapaian realisasi fisik dan keuangan.


Hadir dalam kegiatan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tomohon Drs. O.D.S. Mandagi, Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon Danie Ruddy Liuw, Asisten Administrasi Umum Setdakot Tomohon, Masna J.M. Pioh, dan Kepala Perangkat Daerah serta para operator. (MiRa)



Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Serapan APBD Tomohon Baru 67,74 Persen, Edwin Roring Sentil Kinerja Kepala SKPD

Terkini

Iklan CK