 |
| Aktivis pemuda Tomohon, Belarmino Lapong dan Kampus Unima. ( Foto Ist) |
TOMOHON|||CK— Aktivis pemuda Tomohon, Belarmino Lapong, menyampaikan kritik keras terhadap penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Manado (UNIMA).
Kritik ini bermula dari keprihatinannya atas sejumlah kasus yang menyeruak, termasuk tragedi yang menimpa Evia, mahasiswi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi.
Lapong mengingatkan bahwa sejak Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 diberlakukan, UNIMA telah membentuk Satgas PPKS pada 2023 di bawah pimpinan Dr. Grace Soputan, dan diperbarui pada 2024 dengan ketua baru Fitri Herawati Mamonto. Namun ia menilai keberadaan satgas belum berjalan efektif.
Menurutnya, kasus kekerasan seksual di kampus kerap hanya tampak di permukaan seperti “gunung es”. Ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, dan lemahnya perlindungan kepada korban disebut menjadi hambatan utama.
Tidak sedikit korban yang memilih bungkam karena takut stigma, ancaman nilai rendah, atau normalisasi dari lingkungan sekitar.
Lapong menegaskan, kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa. Namun realitas yang ada justru memunculkan ketakutan, terutama bagi mahasiswa yang berhadapan dengan dugaan pelecehan seksual. Kasus Evia Jadi Titik Balik Kasus yang menimpa Evia dinilai menjadi alarm keras bagi UNIMA.
Lapong menilai sistem di dalam kampus gagal memberi perlindungan memadai. Ia menyoroti dugaan keterlibatan seorang dosen, berinisial DM, yang menurut berbagai kesaksian mahasiswa di media sosial telah melakukan tindakan tidak pantas sejak 2019.
Ia juga mengingatkan bahwa pada 2024, seorang tenaga pendidik UNIMA pernah terjerat hukum dalam kasus serupa dan memicu aksi mahasiswa. Namun, menurut Lapong, momentum tersebut tidak dimanfaatkan kampus untuk berbenah.
Lapong menilai hingga kini belum ada pernyataan maaf resmi maupun langkah konkret dari pihak kampus. Ia juga menyoroti sikap Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Prof. Aldjon Dapa, yang dinilai belum menunjukkan langkah penyelesaian tuntas atas laporan korban.
Lapong menilai Satgas PPKS UNIMA dan jajaran kampus belum menunjukkan perspektif keberpihakan kepada korban. Laporan yang disampaikan korban dinilainya tidak ditindaklanjuti secara maksimal. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa kampus masih defensif dan cenderung seremonial.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus tragis terjadi di sekitar lingkungan kampus sehingga dukungan terhadap kesehatan mental mahasiswa menjadi kebutuhan mendesak.
Dalam catatan kritiknya, Lapong menyampaikan lima poin desakan:
1. UNIMA diminta menyampaikan permohonan maaf secara resmi sebagai bentuk tanggung jawab moral.
2. Mencopot Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Prof. Aldjon Dapa, yang dinilai gagal melindungi korban.
3. Merevitalisasi atau membubarkan Satgas PPKS apabila tidak mampu menjalankan amanah perlindungan mahasiswa.
4. Memproses hukum dan memecat dosen yang diduga pelaku, yakni DM.
5. Mengusut tuntas dugaan kasus lain yang masih terjadi di lingkungan kampus.
Lapong menegaskan bahwa mahasiswa, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki potensi yang sama menjadi korban, sehingga sistem perlindungan harus berjalan inklusif dan efektif.
Ia menutup pernyataannya dengan kecaman terhadap pelaku dan institusi yang dinilai bungkam, serta menyerukan solidaritas untuk memperjuangkan keadilan bagi korban.
“Ketika korban bersuara, mereka diminta diam. Ketika korban meregang nyawa, mereka pura-pura kaget,” tulisnya.
Tagar #JusticeforEvia menjadi simbol perjuangan moral yang ia dorong agar kasus ini ditangani transparan dan menyeluruh.
(Red/Belarmino Lapong)
