 |
TOMOHON|||CK- Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk, S.H., bersama Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar, S.E., M.I.Kom., menghadiri Konsultasi Publik Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2026, di Anugerah Hall, Selasa (14/10/2025).
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah.
“Partisipasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Caroll.
Ia menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS menjadi fondasi penting dalam proses penganggaran daerah yang memuat arah kebijakan fiskal, proyeksi pendapatan, serta prioritas pembangunan. Forum ini menjadi wadah pembahasan terbuka agar kebijakan dan anggaran sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Wali Kota juga mengungkapkan tantangan fiskal tahun 2026 dengan penurunan dana transfer pusat dari Rp599,7 miliar menjadi Rp428,5 miliar.
Karena itu, Pemkot Tomohon akan memfokuskan anggaran pada program prioritas, menerapkan efisiensi belanja, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui digitalisasi pajak dan retribusi.
“Kita harus lebih kreatif dan adaptif dalam mengelola keuangan daerah,” tegas Caroll.
Menutup sambutan, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas dukungan dan sinergi dalam pembangunan. “Saya yakin, dengan kerja sama dan kebersamaan, kita dapat mewujudkan Tomohon yang maju, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkasnya.
Diketahui Tema pembangunan Kota Tomohon Tahun 2026 adalah: “Memperkuat transformasi tata kelola, SDM berdaya saing, infrastruktur berwawasan lingkungan, dan ekonomi yang berkelanjutan.”
Delapan fokus prioritas pembangunan 2026 meliputi:
1. Kerukunan umat beragama dan penguatan karakter kebangsaan.
2. Produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
3. Infrastruktur tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.
4. Pariwisata berkelanjutan.
5. Daya saing daerah dan investasi.
6. Pemerataan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
7. Pelayanan publik, digitalisasi, dan reformasi birokrasi.
8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri Sekda Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Kepala BPKPD Drs. Gerardus Mogi, M.A.P., serta tokoh agama, masyarakat, dan insan pers. (MiRa)
