 |
Tomohon ||| CK — Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tomohon mulai diarahkan pada perencanaan kawasan yang lebih luas dan inklusif. Selain membahas pengembangan wilayah, proses ini turut menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, pelaku usaha, masyarakat pasar hingga generasi muda, dalam menentukan arah tata ruang kota.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kementerian PUPR bersama dinas terkait di Hotel Metland Maroon Tomohon, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan penyusunan RDTR yang diharapkan dapat menjadi pedoman lebih terperinci dalam mengatur pemanfaatan ruang sekaligus mendukung pengembangan kawasan di Kota Tomohon.
Tim Leader penyusunan RDTR wilayah Tomohon dan Minahasa, Zulfikar Albar, menjelaskan bahwa RDTR merupakan turunan yang lebih detail dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Jika RTRW mengatur tata ruang dalam skala makro, RDTR berfungsi mengatur pemanfaatan ruang secara lebih rinci pada kawasan tertentu.
Menurut Zulfikar, pada tahap awal Kota Tomohon mengusulkan dua kecamatan untuk masuk dalam penyusunan RDTR. Namun, setelah melalui pembahasan dan kajian bersama sejumlah pihak, cakupan wilayah tersebut dinilai perlu diperluas agar kawasan strategis kota dapat terakomodasi secara lebih menyeluruh.
“Kalau hanya tiga kawasan, sayang sekali karena hampir 40 persen pusat kota tidak ter-cover. Karena itu kami mengusulkan agar Tomohon Timur dan Tomohon Selatan juga masuk dalam penyusunan ini,” ujar Zulfikar.
Tidak hanya melibatkan pemerintah dan instansi teknis, penyusunan RDTR kali ini juga memperhatikan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat.
Kelompok penyandang disabilitas, pelaku usaha, masyarakat pasar hingga generasi muda turut menjadi bagian dari pembahasan dalam FGD tersebut.
Zulfikar menegaskan, keterlibatan masyarakat penting agar tata ruang yang dihasilkan tidak sekadar terlihat baik dalam dokumen, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan warga ketika diterapkan di lapangan.
Salah satu perhatian yang disampaikan berkaitan dengan penyediaan fasilitas publik yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Kebutuhan tersebut mencakup akses masuk bangunan, jalur bagi pengguna kursi roda serta fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas beraktivitas secara lebih mandiri.
“Kadang kita masuk ke hotel atau tempat tertentu, akses untuk orang yang menggunakan kursi roda belum tersedia dengan baik. Padahal kalau kita memikirkan kebutuhan mereka, itu juga bisa menjadi bagian dari strategi pengembangan kota,” jelasnya.
Selain aspirasi kelompok disabilitas, kebutuhan generasi muda atau Gen Z juga menjadi salah satu topik yang dibahas dalam FGD.
Sedikitnya terdapat tiga kebutuhan yang mencuat, yakni fasilitas perpustakaan, jalur jogging serta ruang dan fasilitas kesenian.
Terkait fasilitas perpustakaan, Zulfikar menilai Kota Tomohon sebenarnya telah memiliki perpustakaan. Namun, tantangannya adalah bagaimana mendekatkan akses literasi kepada masyarakat melalui konsep yang lebih fleksibel dan mudah dijangkau.
Ia mencontohkan kolaborasi perpustakaan dengan ruang publik seperti kafe. Melalui konsep tersebut, masyarakat dapat menikmati suasana santai sambil membaca buku tanpa harus selalu mendatangi gedung perpustakaan konvensional.
“Kenapa tidak bekerja sama dengan kafe-kafe yang ada di Tomohon untuk membuat semacam perpustakaan. Jadi orang bisa nongkrong sekaligus membaca buku,” katanya.
Zulfikar juga membagikan pengalamannya ketika pernah terlibat dalam pengembangan konsep perpustakaan jalanan berupa gerobak besar yang dapat berpindah-pindah ke berbagai lokasi.
Menurutnya, konsep serupa dapat dikembangkan dengan menyesuaikan karakter masyarakat serta kondisi ruang publik di Kota Tomohon.
Zulfikar menegaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pembahasan akan diintegrasikan ke dalam proses penyusunan RDTR.
Dengan demikian, tata ruang tidak hanya berfokus pada kawasan permukiman dan pembangunan fisik, tetapi juga mencakup upaya menciptakan ruang kota yang nyaman, inklusif serta dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Ini baru proses awal. Ke depan kami akan kembali ke Tomohon untuk melakukan survei, kemudian hasilnya akan kita diskusikan. Ada konsep yang akan disusun sampai nantinya bisa direalisasikan,” pungkas Zulfikar.
Tahapan selanjutnya akan mencakup survei dan pendalaman data di lapangan sebelum menghasilkan konsep tata ruang yang lebih terintegrasi bagi pengembangan kawasan Kota Tomohon.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Tomohon, Royke Tangkawarow, S.T., M.Si., mengapresiasi pelaksanaan FGD sebagai bagian dari proses penyusunan RDTR.
Menurutnya, penyusunan RDTR menjadi momentum penting untuk memastikan arah pembangunan Kota Tomohon ke depan dapat dilakukan secara lebih terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Royke juga menilai keterlibatan berbagai unsur dalam proses penyusunan tersebut merupakan langkah positif. Aspirasi masyarakat, termasuk kebutuhan penyandang disabilitas dan generasi muda, dinilai penting sebagai bahan pertimbangan dalam merancang ruang kota yang lebih nyaman, aman dan inklusif.
“Pemerintah Kota Tomohon tentu memberikan apresiasi terhadap proses penyusunan RDTR ini. Kita berharap melalui pembahasan dan masukan dari berbagai pihak, nantinya akan lahir perencanaan tata ruang yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Tomohon ke depan,” ujar Royke.
Senada, Kabid Tata Ruang Fernando Supit berharap seluruh tahapan penyusunan RDTR dapat berjalan dengan baik.
"Ya, sehingga dokumen RDTR yang dihasilkan nantinya dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mengarahkan pembangunan dan pemanfaatan ruang di Kota Tomohon," tutupnya.
