 |
Penulis: Micky Ratag
TOMOHON|||CK – Pemerintah Kota Tomohon mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran tahun depan melalui Konsultasi Publik Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Forum yang digelar di Anugerah Hall Tomohon, Senin (6/7/2026), menjadi ruang strategis untuk menghimpun masukan masyarakat sebelum dokumen anggaran dibahas lebih lanjut.
Wali Kota Tomohon diwakili Sekretaris Daerah Edwin Roring, S.E., M.E., yang membacakan sambutan Wali Kota. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa konsultasi publik merupakan bagian penting dalam penyusunan APBD, bukan sekadar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai wujud pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel.
"Melalui konsultasi publik ini, pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sehingga APBD benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat," demikian sambutan Wali Kota yang dibacakan Sekretaris Daerah.
Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon, yakni "Percepatan Transformasi Pembangunan Inklusif melalui Penguatan SDM, Ekonomi Daerah, dan Ketahanan Lingkungan." Tema tersebut menjadi arah kebijakan pemerintah dalam mempercepat pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemerintah Kota Tomohon menetapkan delapan prioritas pembangunan pada 2027, meliputi penguatan kerukunan umat beragama dan nilai kebangsaan, peningkatan produktivitas pertanian serta ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan, peningkatan daya saing ekonomi dan investasi, pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi, serta penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
Pemerintah Kota Tomohon juga menetapkan sejumlah target pembangunan makro yang ingin dicapai pada 2027. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 5,80 hingga 6,25 persen, angka kemiskinan ditekan menjadi 4,80–5,00 persen, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 6,56–7,30 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditingkatkan hingga 80,75–80,88. Di sisi lain, kualitas lingkungan hidup juga menjadi salah satu indikator yang terus diperkuat melalui berbagai program pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Wali Kota turut mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan Kota Tomohon.
Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci untuk mewujudkan Kota Tomohon yang semakin maju, berdaya saing, dan sejahtera, sekaligus mempertahankan capaian positif pemerintah daerah, termasuk keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 13 tahun berturut-turut.
Konsultasi publik tersebut turut dihadiri Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon Danny Liuw, S.Kom., M.M., Kepala Bapelitbangda Kota Tomohon Jaqueline Mangulu, S.P., M.Si., jajaran perangkat daerah, serta para peserta konsultasi publik dari berbagai unsur pemangku kepentingan.
