 |
Manado|||CK — Komitmen memperkuat pembangunan desa berbasis kolaborasi lintas sektor kembali ditegaskan melalui pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD ABPEDNAS) Provinsi Sulawesi Utara.
Anggota DPD RI dari Sulut, Ir. Stefanus BAN Liow, MAP resmi dipercaya sebagai Ketua DPD ABPEDNAS Sulut. Sementara itu, posisi Sekretaris dan Bendahara masing-masing dijabat oleh Jakried Maluenseng dan Hendry Walukow.
Stefanus bersama jajaran pengurus DPD ABPEDNAS Sulut serta pengurus kabupaten/kota lainnya dilantik oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS, Selasa (07/04/2026), di Auditorium Unsrat Manado.
Dalam pernyataannya, Senator yang akrab disapa Stefa itu menegaskan bahwa kepengurusan periode ini mengusung semangat kebersamaan dan tekad kolektif sebagai fondasi utama organisasi.
“Spirit kita adalah satu kebersamaan dan satu tekad. Sinergi ini tidak hanya di internal pengurus, tetapi juga melibatkan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, hingga seluruh DPC di kabupaten/kota,” ujar Stefa.
Ia menambahkan, fokus awal kepengurusan akan diarahkan pada penguatan kerja sama strategis dengan Kejaksaan, khususnya dalam aspek pencegahan guna memastikan pembangunan desa berjalan sesuai koridor hukum.
Salah satu langkah konkret yang akan segera dijalankan adalah implementasi program Jaga Desa secara masif, serta kesiapan menjalankan program Jaga Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) sebagaimana arahan Dewan Pengawas.
“Program ini menjadi bagian penting dalam memastikan tata kelola desa yang transparan sekaligus mendukung kebijakan nasional,” tambahnya.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan strategis pada 27 Maret 2026 di Jakarta bersama Jamintel Kejaksaan Agung dan Ketua Umum ABPEDNAS, yang membahas penguatan kemitraan serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Selain itu, ABPEDNAS juga berkomitmen meningkatkan kapasitas serta optimalisasi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Stefa menilai, kekuatan organisasi ini terletak pada keberagaman latar belakang pengurusnya.
“Keberagaman ini mencerminkan kepedulian kolektif untuk membangun desa. Desa bukan lagi objek, melainkan subjek utama pembangunan nasional,” tegasnya.
Stefa yang juga menjabat Ketua BULD DPD RI itu menegaskan bahwa visi utama yang diusung adalah mendukung implementasi Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun Indonesia dari desa sebagai basis pemerataan ekonomi.
Di akhir pernyataannya, Senator Dapil Sulut yang juga dipercaya sebagai Ketua DPD Desa Bersatu Sulut ini optimistis ABPEDNAS akan menjadi motor penggerak dalam memperkuat peran desa dalam pembangunan nasional.
(Mq)
