Iklan

DAW Honda

Sukoy

 


Honda

 






Gerald Lapian Ingatkan Penyusunan APBD 2027 Harus Terukur, Belanja Wajib Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

CitaKawanua.com
Friday, 13 November 2026, 15:45 WIB Last Updated 2026-11-13T06:45:13Z



TOMOHON|||CK — Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 harus dilakukan secara cermat, terukur, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap program dan kegiatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.


Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kota Tomohon sekaligus Ketua Fraksi Golkar, Gerald Lapian, saat menghadiri Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, yang diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon, Jumat (13/11/2026), di Metland Hotel Tomohon.


Usai mengikuti kegiatan tersebut, Lapian menegaskan pentingnya memahami secara menyeluruh berbagai ketentuan dalam penyusunan anggaran, termasuk hal-hal yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan, sehingga setiap kebijakan penganggaran tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.


"Dalam sosialisasi ini, kita perlu mengingatkan kembali mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, agar tidak menimbulkan persoalan atau ancaman terhadap perusahaan. Ketentuan dan aturan yang berlaku harus dipahami serta dipatuhi bersama," ungkap Lapian.


Ia juga menjelaskan, DPRD tentu dapat memberikan masukan dan menyampaikan berbagai usulan. Namun, setiap keputusan harus tetap mengikuti mekanisme serta kewenangan masing-masing pihak.


"Terkait usulan, tentu kita dapat menyampaikan berbagai masukan. Namun, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan perusahaan melalui Pemerintah Kota Tomohon. Karena itu, perlu dipahami bahwa hal tersebut tidak serta-merta menjadi kewenangan DPRD untuk membahas atau menentukan keputusan," jelasnya.


Lebih lanjut, Lapian mengingatkan agar penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada banyaknya program atau besarnya belanja, tetapi harus didahului evaluasi terhadap kebutuhan, prioritas, serta ketersediaan sumber pembiayaan.


Menurutnya, penganggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang telah ditetapkan. Jangan sampai terdapat dorongan untuk meningkatkan belanja tanpa mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap usulan program yang diajukan.


"Kita harus memahami bahwa perencanaan anggaran berbasis belanja harus tetap memperhatikan ketersediaan anggaran dan aspek keamanan. Jika tidak disesuaikan, hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam penetapan anggaran," tegasnya.


Lapian pun menekankan pentingnya menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu pijakan dalam merancang program pembangunan, bukan justru bergantung pada asumsi pendapatan yang belum memiliki kepastian.


"Oleh karena itu, program harus berbasis pada PAD dan tidak bergantung pada asumsi pendapatan yang belum pasti. Yang terpenting, anggaran yang tersedia harus mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program sesuai kebutuhan," pungkasnya.


Ia berharap, melalui sosialisasi Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 ini, seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kota Tomohon semakin memahami regulasi, sehingga penyusunan APBD 2027 dapat berjalan secara realistis, tertib, dan bertanggung jawab.



Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Gerald Lapian Ingatkan Penyusunan APBD 2027 Harus Terukur, Belanja Wajib Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

Terkini

Iklan CK