 |
Tomohon|||CK — Wali Kota Tomohon Caroll J. A. Senduk bersama Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tomohon Tahun 2027 yang digelar di Grand Master Hotel Tomohon, Kamis (12/3/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif.
“Melalui forum ini kita menyelaraskan berbagai usulan dan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, untuk kemudian dirumuskan menjadi prioritas pembangunan daerah yang terarah, efektif, dan berkelanjutan,” ujar Senduk.
Tema pembangunan Kota Tomohon tahun 2027 yang diusung yakni “Percepatan Transformasi Pembangunan Inklusif Melalui Penguatan SDM, Ekonomi Daerah, dan Ketahanan Lingkungan.”
Sejalan dengan tema tersebut, Pemerintah Kota Tomohon menargetkan sejumlah indikator makro pembangunan, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80–6,25 persen, PDRB per kapita Rp62,95 juta, serta kontribusi PDRB terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Utara sebesar 4,6 persen.
Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun pada kisaran 5,30–4,80 persen, tingkat pengangguran terbuka 7,30–6,56 persen, rasio gini 0,320–0,315, serta Indeks Pembangunan Manusia pada angka 80,75–80,88.
Di sektor lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup ditargetkan mencapai 68,47 persen, dengan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca hingga 34 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah Kota Tomohon menetapkan delapan prioritas pembangunan daerah, yakni peningkatan kerukunan umat beragama dan nilai budaya, penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas infrastruktur dan ketahanan bencana, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan daya saing ekonomi daerah, pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi, serta penguatan stabilitas keamanan daerah.
Senduk juga menegaskan pentingnya integrasi berbagai Program Strategis Nasional (PSN) dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, perluasan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, hingga pengendalian inflasi dan kemudahan perizinan investasi.
Menurutnya, seluruh program tersebut harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta diawasi secara efektif oleh Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Wali Kota berharap forum Musrenbang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Masukan konstruktif dari seluruh peserta sangat penting agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tomohon,” katanya.
Sementara itu, Bappelitbangda Kota Tomohon diharapkan terus mengawal dan mengintegrasikan seluruh masukan serta pokok-pokok pikiran yang berkembang dalam forum Musrenbang ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara Satli Tambunan, Ketua TP-PKK Kota Tomohon Jeand’Arc Senduk-Karundeng, unsur Kodim 1302 Minahasa, Polres Tomohon, Kejaksaan Negeri Tomohon, anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kota Tomohon, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers.
(MiRa)
